Rabu, 16 Mei 2012

Politisasi Kredit Usaha Rakyat?

Bulan Nopember 2007, Presiden Susilo Bambang Yudoyono meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang merupakan bahasa Dari Implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan PercepatanPengembangan Sektor riil Dan Pemberdayaan UMKM Dan Nota Kesepahaman Bersama ANTARA Pemerintah, Perbankan Dan anak pajak tangguhan Penjaminan PADA Tanggal 9 Oktober 2007. Pemerintah menujuk 6 Bank pelaksana KUR yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin Dan Bank Syariah Mandiri. Bank-bank tersebut merupakan sahamnya dimiliki Oleh pemerintah dan 4 bank yang diantaranya telah menjadi anak pajak tangguhan terbuka.
Walau Miskin namun Tetap tersenyumKUR sudah berjalan lebih bahasa Dari 1 Tahun namun hingga Tenggaraharja Komisaris Belum ada pemantapan, Yang menyeluruh tentang efektivitasa Dan manfaat Program tersebut terhadap pertumbuhan Ekonomi Dan pengurangan angka kemiskinan. untuk pemantapan tersebut sangat penting jangan sampai dibelokkan menjadi KUR? diperbaiki kampanye Politik PADA Ajang Pemilu Dan Pilpres 2009. Penulis Suami MEDIA NUSANTARA bermaksud menilai kinerja KUR secara tehnis Perbankan KARENA ITU merupakan domain Bank Indonesia .Namun Artikel inisial merupakan Hasil pengalaman penulis sebagai Langsung (Mantan) praktisi Perbankan Yang memasarkan, mengelola portofolio KUR Dan membina para debitur mikro wirausaha Dan Kecil di Daerah DKI Tengah.
Menyesatkan Kredit Tanpa agunan
Terminologi fasilitas kredit Tanpa agunan atau fasilitas kredit Tanpa OTHER kerap diwacanakan Kali Dibuat berbagai kalangan, bahkan ADA Bank Yang menggunakan kata kunci fasilitas kredit Tanpa agunan (KTA) untuk Menyelidiki pemasaran sehingga menimbulkan kerancuan Dan salat PERSEPSI dikalangan Masyarakat Yang menganggap untuk mendapatkan fasilitas kredit MEDIA NUSANTARA ADA perlu agunan. Padahal UU Perbankan secara tegas menyatakan Bank dilarang memberikan fasilitas kredit Tanpa agunan. Artinya, terkait masih berlangsung sen fasilitas kredit Yang disalurkan harus dijamin risikonya Dibuat debitur yakni berupa objek atau aktivitas bisnisdan Yang dibiayai sebagai agunan Utama. Bahkan di ranah Praktis, bank mensyaratkan adanya agunan tambahanYang memiliki Diskonto lebih saling melengkapi aset tetap, aset keuangan dlluntuk menambah keyakinan ANEKA TAMBANG Tbk kerugian menjadi nihil.Dalam konteks inisial, jika ADA Bankir Yang memberikan fasilitas kredit Tanpa agunan Maka dipastikan YBS melanggar jawab Page KEHATI-hatian dalam penyaluran fasilitas kredit Yang berimplikasi PADA Aspek hukum tersebut.
Bagaimana Mencari Google Artikel KUR Yang gencar dipromosikan sebagai fasilitas kredit Tanpa agunan atau fasilitas kredit Yang dijamin Oleh pemerintah.Sesungguhnya KUR MEDIA NUSANTARA melanggar aturan atau praktek terbaikPerbankan KARENA skim pembiayaan Suami dirancang Mencari Google Artikel Baru Pola Penjaminan Asuransi fasilitas kredit. Untuk Menyelidiki tersebut pemerintah menyuntikan dana kepada doa BUMN yakni PT. Askrindo Dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai Penjamin kerugian apabila bank yang KUR tersebut bermasalah Mencari Google Artikel Baru Pola 70% bahasa Dari Diskonto fasilitas kredit merupakan tanggungan pemerintah (Askrindo Dan Jamkrindo), sedangkan 30% sisanya menjadi ANEKA TAMBANG Tbk Bank pelaksana KUR.
Ada penelitian Yang dilakukan Oleh Peneliti bahasa Dari Pedesaan Keuangan Ohio State University amerika Serikat Yang menarik untuk diperhatikan bahwa sistim Penjaminan fasilitas kredit memberikan manfaat positif * Bagi Masyarakat, Perbankan Dan perekonomian KARENA membuka AKSES Yang lebih Besar kepada Calon nasabah Yang MEDIA NUSANTARA memiliki agunan atau mempermudah ada debitur untuk menambah jumlah fasilitas kredit Yang terkendala agunan kurang mencukupi. Dampak Lainnya yakni mendorong perbankan lebih Aktif memberikan fasilitas kredit Mencari Google Artikel Jangka Panjang Terbalik sehingga lebih menstimulai sektor perikanan Investasi, menurunkan suku bunga KARENA sebagian atau * Semua ANEKA TAMBANG Tbk dijamin Mencari Google Artikel demikian risk premium Akan rendah. Adanya fasilitas kredit Penjaminan dapat mempercepat proses pengambilan fasilitas kredit sebab dipangkasnya Task Tugas PENILAIAN OTHER Yang rumit PADA Dan akhirnya menurunkan biaya transaksi . menipis senada juga disampaikan DibuatTim Sektor Keuangan DID penerjemah Yang meneliti sistim Penjaminan fasilitas kredit di beberapa Negara berkembang saling melengkapi Chili, India, Mesir Dan Polandia yakni fasilitas kredit Mencari Google Artikel dukungan sistim Penjaminan Yang dikelola Mencari Google Artikel Baru Baik Tanpa vested bungadapat mengakselerasi financial deepening Dan memberikan manfaat Besar * Bagi perekonomian, peningkatan siklus bisnis dan investasi , penyerapan Tenaga Kerja Serta pendapatan generasi khususnya di sektor perikanan UMKM.
PADA dasarnya Masyarakat MEDIA NUSANTARA perlu khawatir Dan meragukan manfaat KUR. Akan tetapi Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah menjalankan, mengawasi Dan mensosialisasikan kepada Masyarakat secara benar Dan proporsional. Seyogyanya Promosi Dan Sosialisasi KUR Yang menggunakangimmicks fasilitas kredit Tanpa agunan atau fasilitas kredit Yang dijamin Oleh pemerintah secara berlebihan tampaknya kurang tepat Dan perlu disampaikan secara jelas kepada Masyarakat KARENA menimbulkan menyesatkan atau salat penafsiran Yang berimplikasi pelaksanaan di Lapangan. Contoh aktualnya adalah Yang protes, bahasa Dari ayat Calon debitur Yang merasa dipersulit Dibuat bank yang mensyaratkan adanya agunan KARENA Utama (sales Yang dibiayai). Kondisi Suami juga ditunggangi pihak-pihak Dibuat tertentu Yang turut menekan Bank Mencari Google Artikel Baru alasan menysukseskan Program pemerintah atau membela kepentingan rakyat Miskin. Implikasi Lain Yang harus diperhatikan adalah moral hazard debitur Dan para Bankir ITU sendiri. Ada semacam pemahaman bahwa fasilitas kredit Masyarakat Yang dijamin Oleh pemerintah merupakan amal atau bantuan sisial Yang MEDIA NUSANTARA Wajib untuk dikembalikan hingga Lunas. Bankir juga dapat melakukan moral hazard Mencari Google Artikel mengabaikan azas KEHATI-hatian KARENA merasa "Aman". Kita * Semua Yakin bahwa pemerintah Tenggaraharja Komisaris tampaknya lebih pintarDan MEDIA NUSANTARA Akan mengulangi praktek buruk di MASA Lalu Yang menggunakan fasilitas kredit Program untuk meraih Posisi Politik terlebih menjelang Pemilu Lagi. Politisasi fasilitas kredit bersubsidi Akan menimbulkan konsekwensi negatif yaitu penurunan kinerja Perbankan Dan perbaikan perawatan Yang mahal Serta memakan Terbalik lama.
Kinerja KUR
PADA Mutasi peluncurannya, skim KUR adalah fasilitas kredit mikro USAHA Dan Kecil de ngan plafon UMKM sampai Mencari Google Artikel Baru Rp. 500 Juta (dalam Penulisan inisial disebut KUR-Kecil). Kemudian PADA Bulan Februari 2008, dikembangkan Lagi Satu skim KUR-Mikro Mencari Google Artikel plafon dibawah Rp. 5 juta sebagai respon bahasa Dari kecenderungan Bank pelaksana untuk melayani nasabah Mencari Google Artikel plafon fasilitas kredit Besar KARENA untuk mempertahankan timing Ekonomi Dan efisiensi sehingga Menyelidiki Mutasi peluncuran KUR untuk membuka AKSES * Bagi Kelompok USAHA mikro Dan Kecil Yang Belum bankable MEDIA NUSANTARA optimal.Berbeda Mencari Google Artikel KUR-Kecil, pelayanan KUR -Mikro hanya dilaksanakan Oleh Bank BRI Mencari Google Artikel Pertimbangan Jaringan Kerja Bank BRI Mencari Google Artikel BRI unit nya tersebar Luas Ke hingga pelosok kecamatan agar dapat menjangkau Calon-Calon debitur USAHA mikro dalam jumlah Besar, Selaras Mencari Google Artikel Baru kebijakan pekerjaan pro pertumbuhan, pro & pro poor.
Berdasarkan Publikasi Kompas, Posisi KUR per November 2008 sebesar Rp 12,03 triliun disalurkan kepada Yang 1,6 Juta debitur KUR Mencari Google Artikel komposisi nominal Mencari Google Artikel di Atas Rp 5 juta sebesar Rp 2,85 triliun Dan KUR < Rp 5 juta senilai Rp 5,75 triliun (1,48 Juta debitur). Sektor sales Yang menjadi primodona penyaluran KUR adalah sektor perikanan perdagangan, restoran, Dan Hotel Mencari Google Artikel pangsa Pasar 60,13%, diikuti sektor perikanan Dibuat Pertanian sebesar 21,26%, sektor perikanan Jasa 3,27% dan dalam porsi Kecil Ke sektor perikanan Lainnya.
Bahasa Dari 6 Bank pelaksana KUR, BRI merupakan penyalur terbesarnya yaknisebanyak 1,5 Juta debitur atau 96,17 persen. emudian diikuti Oleh Bank Mandiri sebanyak 36,974 debitur (2,52 persen), BNI 8,982 debitur (0,61 persen), Bank Syariah Mandiri sebanyak 5,956 debitur (0,43 persen khususnya), dan Bank Bukopin sebanyak 2,952 debitur (0,2 persen khususnya ).
Sayangnya Data Yang Belum Tersedia menampilkan angak-angka rinci Distribusi * Menurut propinsi Dan KUALITAS KUR (NPL) Serta Diskonto Klaim fasilitas kredit Yang telah dibayarkan Dibuat Askrindo Dan SPU. Ketersediaan Data Yang Lengkap, akurat Dan hingga saat ini merupakan elemen penting dalam mengevaluasi Dan pemantauan kinerja KUR secara utuh. Bahkan * Menurut pandangan penulis, pemerintah atau para pemangku kepentingan perlu Lainnya melakukan penilaian dampak untuk mengetahui efektifitas KUR terhadap peningkatan Bisnis, kesejahteraan nasabah Dan Dinamika sosio-Ekonomi setempat. pemantapan, saling melengkapi Suami sangat Lazim dilakukan untuk mengukur keberhasilan program-program yang fasilitas kredit mikro bersubsidi Yang bersumber bahasa Dari dana pemerintah atau bantuan Lembaga donor Internasional.
Mempeluas Askes KUR
Statistik Yang dikeluarkan Oleh Menegkop Dan BPS menyebutkan ADA 42 Juta Unit Bisnis mikro Dan Kecil tersebar di berbagai Negeri Suami Mencari Google Artikel variabilitas berdasarkan JENIS USAHA, perputaran Bisnis, tingkatkelangsungan hidup Dan keberlanjutan . Namun demikian Belum ada Catatan mengenai jumlah USAHA mikro Dan Kecil Yang telah mendapatkan pembiayaan Perbankan atau Lembaga KEUANGAN. * Menurut pendapat penulis terdapat fenomena "gunung es" ( gunung es dari kredit ) dalam struktur pembiayaan UMKM, yakni sebagian Besar USAHA mikro Dan Kecil Yang layak Belum mendapatkan AKSES fasilitas kredit Perbankan Yang memadai KARENA terkendala statusnya unbankable Dan MEDIA NUSANTARA memiliki agunan Yang bernilai Ekonomi Tinggi (Tukang pilih Lihat Gambar ).
Selanjutnya Mencari Google Artikel membandingkan Data penyaluran KUR Dan jumlah satuan USAHA UMKM jelas Tampak adanya kesenjangan pembiayaan tersebut sehingga sangat tepat apabila KUR posisinya makin diperkuat sebagai "jalan tol" * Bagi wirausaha mikro Dan Kecil untuk mengakses fasilitas kredit Perbankan guna pengembangan Bisnis Yang sudah berjalan Baik. Selain ITU KUR harus diarahkan sebagai strategi keluar bahasa Dari Program dana bergulir dikelola BANYAK Yang Dibuat EVALUASI Dan Lembaga pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat misalnya PNPM Dan pengembangan USAHA Pemula (start-up bisnis ) sehingga mereka layu sebelum berkembang MEDIA NUSANTARA KARENA keterbatasan modal Serta antisipasi untuk mengatasi dampak krisis KEUANGAN global.
Ada Tiga Langkah yang strategis Yang harus segera dilaksanakan agar AKSES Dan akselerasi penyaluran KUR dapat optimal.
Date Nilai, pemerintah secara simultan melibatkan Perbankan pendidikan nasional untuk menyalurkan KUR Ke sektor perikanan-sektor perikanan produktif. Kata bahasa Dari mata Bisnis, menyalurkan KUR cukup menguntungkan. Mencari Google Artikel suku bunga fasilitas kredit sebesar 24% untuk KUR Mikro-Dan rata-rata 14% -16% untuk KUR-Kecil, bank pelaksana Akan mendapatkan keuntungan Yang memadai Penghasilan kena pajak dikurangi biaya operasional Dan ANEKA TAMBANG Tbk fasilitas kredit sebesar 30%.Hitungan Kasar profit margin Yang diperoleh berkisar ANTARA 4% hingga 10% Tergantung bahasa Dari biaya dana biaya Dan di atas kepala masing-masing bank. Keuntungan tersebut tentu cukup menarik terlebih Lagi * Bagi Bank Yang telah Terjun melayani segmen UMKM saling melengkapi Bank BPD, Bank Danamon, Bank Panin, Bank Mega, Bank NISP dll .
Perluasan AKSES KUR Mencari Google Artikel melibatkan Bank Umum Akan membawa keuntungan wirausaha * Bagi UMKM, sektor perikanan Perbankan Dan pemerintah. Sisi positifnya anatara Lain peningkatan kinerja pelayanan Dan penurunan suku bunga sebagai dampak bahasa Dari Kompetisi ANTARA bank yang menyalurkan KUR Yang; Menstimulasi fungsi intermediasi Perbankan Danrasio kredit terhadap deposito ( LDR) Yang selama Suami Masih relatif yang rendah KARENA bank yang condong bersikap menghindari risiko Canada produksi penempatan dana di Bank Indonesia bahasa Dari PADA menyalurkan fasilitas kredit Ke sektor perikanan bisnisdan terutama di MASA krisis saling melengkapi saat inisial. * Bagi pemerintah, poin kredit beberapa Yang diperoleh adalah mengurangi tekanan Politik bahasa Dari berbagai pihak Yang menentang program KUR. Keterlibatan Perbankan Nasional Akan melemahkan tuduhan bahwa pemerintah mempolitisasi Bank Milik pemerintahnya Dan afiliasinya Yang saat inisial secara ekslusif ditunjuk untuk menalurkan KUR. MEDIA NUSANTARA kalah pentingnya dimata para investor Pasar modal, pemerintah Akan mendapatkan apresiasi positif KARENA MEDIA NUSANTARA terlalu membebani Empat Bank Milik Yang pemerintah telah go publik Mencari Google Artikel MISI sebagai agen pembangunan.
Ada contoh tepat untuk dijadikan acuan pemerintah yakni Dibuat di Thailand .Negara Tetangga Asean Suami BERHASIL mengembangkan Industri Kecil Kredit Penjaminan (SICGC) Yang mayoritas sahamnya dimiliki Dibuat Kementrian KEUANGAN. Lembaga SICGC berfungsi menjamin fasilitas kredit mikro Kecil DanPerbankan Mencari Google Artikel mekanisme Penjaminan relatif yang Sederhana Dan terbuka * Bagi * Semua Bank untuk berpartisipasi asalkan memenuhi persyaratan Dan membayar biaya jaminan Yang ditetapkan. Pola Suami sangat FLEKSIBEL Dan cukup BERHASIL mendorong fasilitas kredit kepada Bisnis Perbankan Mikro Dan Kecil di Negara tersebut.
Langkah kedua, menambah saluran penyaluran KUR Mencari Google Artikel menyertakan Lembaga KEUANGAN Yang dimiliki Oleh pemerintah saling melengkapi Perum Pegadaian, Bahana Ventura, PNM Dan Lembaga modal venturaMilik Pemda. Secara komulatif jumlah kapasitas Dan Jaringan Lembaga-Lembaga tersebut cukup Luas Serta cukup berpengalaman dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM . Misalnya, Pegadaian saat Suami telah memiliki skim fasilitas kredit mikro (Kreasi) Yang dijamin Oleh Askrindo secara Komersial (premi Asuransi Dibayar Oleh nasabah). Lembaga KEUANGAN Suami lebih FLEKSIBEL dalam menyalurkan KUR KARENA MEDIA NUSANTARA tidak terikat Dibuat aturan Bank Indonesia Yang ketat. Pemerintah pun Akan lebih Siaran dan hiburan melakukan Pengawasan Dan Pengendalian KARENA merupakan BUMN sehingga Benturan kepentingan pihak Mencari Google Artikel Lain minimal sangat.
Langkah SIBOR, segera melaksanakan Dan memperkuat linkage program Bank Umum Mencari Google Artikel Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Umum Mencari Google Artikel Lembaga KEUANGAN mikro (LKM) untuk menyalurkan KUR-Mikro. Bank-Bank Umum Yang berpartisipasi dalam program KUR sebaiknya diwajibkan menyalurkan KUR-Mikro Mencari Google Artikel Baru Polahubungan tersebut Dan mengembangkan sistim Pemeringkat untuk menilai LKM Yang Sehat bahasa Dari Sisi kinerja KEUANGAN, Organisasi Dan memiliki kemampuan menyalurkan KUR-Mikro secara berkelanjutan .
* Menurut Survei The Consultative Group untuk Membantu Termiskin (CGAP), salat Satu Lembaga afiliasi Bank Dunia untuk KEUANGAN mikro, bahwa BANYAK USAHA mikro Dan orangutan Miskin Yang MEDIA NUSANTARA mendapatkan AKSES KEUANGAN KARENA mereka berada diluar "target sasaran" Lembaga KEUANGAN mikro Dan Program Pemberdayaan orangutan Miskin, Kelompok Suami disebut Mencari Google Artikel hilang tengah . Sebagai contoh, penulis BANYAK menemukan pedagang-pedagang di Pasar tradisionil Masih BANYAK terjerat rentenir Dibuat Dan fasilitas kredit Harian Yang bunganya mencekik Leher. Sebagian Besar Petani gurem terjerat ijon KARENA Sulit mengakses fasilitas kredit Pertanian KARENA Bank semakin selektif melayani pembiayaan Pertanian Pangan Dan palawija. Di Lapangan juga dijumpai BANYAK USAHA Kelompok Perempuan, Kelompok peternak Dan Kelompok Nelayan Yang kebingungan MENCARI modal USAHA Program dana bergulir KARENA telah dihentikan atau dialihkan Ke Lain sektor perikanan atau Kelompok Baru. untuk Artikel linkage program Bank Umum Dan LKM diharapkan mereka dapat mengakses KUR-Mikro KARENA LKM Baitul Mal Wa'tamwil saling melengkapi, (BMT), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, Badan Kredit Desa (BKD) di Pulau DKI Dan Madura, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat Dan Koperasi ( Dan KSP USP) Yang berjumah ribuan unit yang beroperasi Dan sangat Dekat Mencari Google Artikel Baru Masyarakat di desa-desa Dan di Kantong-Kantong kemiskinan Yang JAUH bahasa Dari jangkauan Bank BRI bahkan Dibuat Satuan sekalipun.
Kita berharap perluasan penyaluran KUR dapat menjangkau wirausaha mikro Dan Petani Yang membutuhkan dana untuk USAHA produktif Dan MEDIA NUSANTARA dibelokan menjadi Alat Politik saling melengkapi Yang selalu terjadi dimasa Lalu.
Salam
M.IN_Melbourne

Mencari Orang Miskin ..

Ketika pemerintah Menaikan harga BBM bersubsidi, Wacana Dan debat tentang kemiskinan menjadi Hangat disajikan Sesudah Dan melibatkan BANYAK Pakar Dan pengamat. bahasa Dari berbagai Artikel Yang penulis baca, ADA doa isu penting Yang berkembang yaitu: Date Nilai, kalangan Yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Menaikan BBM Yang berdampak multi- dimensi Akan meningkatkan jumlah penduduk Miskin di Tanah Air KARENA menurunnya Daya beli Masyarakat Yang PADA saat sebelum kenaikan BBM Mampu memenuhi kebutuhan Hidup Tertimbang (baca Kelompok Rumah Tangga Sejahtera saya * Menurut klasifikasi BKKBN), namun paska kenaikan BBM kemampuan tersebut menurun secara signifikan Dan masuk dalam Kelompok Masyarakat pra-sejahtera. Issue kedua adalah kalangan Yang Gamang terhadap efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai kompensasi (BLT) Yang bertujuan untuk meringankan Beban Kelompok Masyarakat Miskin Yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi utamanya akibat perubahan harga kebutuhan Pokok untuk konsumsi, Transportasi, Pendidikan, Kesehatan Dan Lain-lain.Namun sepertinya perdebatan tersebut menjadi MEDIA NUSANTARA menentu manakala muncul suatu pertanyaan siapa Yang diperdebatkan Dan ADA dimana mereka?.Sesungguhnya kedua pertanyaan inilah Yang menjadi esensi permasalahan penanggulangan kemiskinan di Indonesia bahwa BANYAK Ahli Dan pejabat Bicara Panjang Lebar memaparkan tentang kemiskinan namun ironisnya MEDIA NUSANTARA industri tahu siapa persisten orangutan Miskin Dan dimana mereka berada.
Tempat orang miskin tinggal
Tempat orang miskin tinggal
Batasan Dan Kriteria
Dalam kurun Terbalik 2 dekade terakhir, telah BANYAK dikembangkan menggunakan metoda-metoda analisis Yang digunakan untuk menetukan kriteria Dan mengukur kemiskinan, Antara Lain berdasarkan pendekatan Ekonomi (pendapatan), pendekatan biologis (kalori Yang dikonsumsi) Dan dewasa Suami juga dikembangkan pula pendekatan sisial, sector Dan Politik . Mengutip difinisi Yang didirumuskan PADA Dunia KTT untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen Denmark Tahun 1995.
"Kemiskinan memiliki berbagai manifestasi termasuk kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif yang cukup untuk menjamin mata pencaharian kelaparan, berkelanjutan dan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, terbatas atau kurangnya akses ke pendidikan dan layanan dasar lainnya, peningkatan morbiditas dan mortalitas dari perumahan sakit, tunawisma dan tidak memadai, tidak aman lingkungan, dan diskriminasi sosial dan eksklusi. Hal ini juga ditandai dengan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. "
Berpijak bahasa Dari Batasan tersebut sejatinya kemiskinan multi-dimensi sewa yang pajaknya sehingga dalam merumuskan kriteria Yang digunakan untuk menetukan apakah seseorang atau Rumah Tangga masuk dalam Kategori Miskin MEDIA NUSANTARA hanya bertumpu PADA Satu variabel Saja namun juga mencakup berbagai Aspek Lainnya Yang saling berkaitan. Perumusan difinisi Dan kriteria Yang tepat menjadi sesuatu Yang Mutlak untuk menyamakan PERSEPSI Dan pemahaman * Semua pihak terhadap masalah kemiskinan Dan orangutan Miskin. Dewasa Suami Negeri Suami Masih dihadapkan PADA masalah kesimpang siuran-kriteria kemiskinan Dan orangutan Miskin Yang muncul KARENA lemahnya koordinasi antar Instansi / Lembaga Dan kurangnya pemahaman tentang dimensi kemiskinan. Sehingga tidaklah mengherankan BANYAK pejabat publik Yang sewot Dan Mencari Google Artikel Serta Merta membantah apabila disodorkan Data tentang kemiskinan Mencari Google Artikel berbagai macam dalih. Bahkan ADA seorang walikota Mencari Google Artikel entengnya menjelaskan Program penangulangan kemiskinan di wilayahnya BERHASIL Mencari Google Artikel Baru Baik KARENA telah melaksanakan Program beras murah (raskin) Dan Giat membangun ruko Dan mal (Pusat perbelanjaan) Yang selalu ramai dikunjungi Oleh Masyarakat. Lebih lanjut, ketidak pahaman tentang kemiskinan juga menyebabkan berbagai kebijakan pemerintah dalam menyusun Program penanggulangan kemiskinan MEDIA NUSANTARA membuahkan Hasil Yang efektif KARENA dirancang secara top-down Dan dikelola berdasarkan Manajemen Proyek. Padahal Fakta empiris menunjukan bahwa masalah kemiskinan dapat diselesaikan dalam MEDIA NUSANTARA Terbalik singkat namuh harus merupakan Program Jangka Panjang Yang berdimensi ( memanjang ) Dan melibatkan peran Serta seluruh elemen Masyarakat Miskin termasuk orangutan ( pendekatan partisipatif ) sebagai pemangku kepentingan Yang memiliki kepentingan yang strategis terhadap Program tersebut.
Sisitim Informasi Kemiskinan
Salah Satu masalah Besar Yang dihadapai pemerintahan adalah sangat Lemah dalam penguasaan Dan pengelolaan sistim Informasi (SIM) sehingga seringkali keputusan-keputusan Yang diambil MEDIA NUSANTARA akurat Dan pelaksanaannya dilapangan menjadi MEDIA NUSANTARA efektif bahkan mubazir Sama Sekali. Salah Satu contoh aktual adalah Administrasi kependudukan (KTP). Sudah menjadi Rahasia Umum BANYAK penduduk Indonesia memiliki KTP ganda bahkan lebih bahasa Dari doa padahal mereka menetap di wilayah kelurahan atau kecamatan Yang Sama sehingga relatif yang Sulit untuk Checklists Memverifikasi Daftar nama sistim pajak: Progresif terhadap kepemilikan Kendaraan Kendaraan bermotor atau untuk menyeleksi Calon Jemaah Yang telah melaksanakan ibadah haji lebih bahasa Dari Satu Kali. Hal inisial terjadi KARENA pemerintah Belum memiliki suatu mekanisme ( kebijakan & alat ) Yang Baik efektif untuk mengontrol Dan mendata jumlah penduduk suatu wilayah secara akurat.
Problema Yang Sama juga terjadi terhadap Statistik kemiskinan Baik ditingkat pendidikan nasional maupun Daerah sehingga relatif yang Sulit untuk mengetahui secara rinci berapa jumlah penduduk Miskin Dan dimana keberadaan mereka. data Yang Dibuat diterbitkan BPS, BKKBN atau Lembaga / Instansi Lainnya Belum menggambarkan kondisi sebenarnya di Lapangan KARENA masing- masing memiliki kelemahan Dan telah kerap dikritik Kali Dibuat para Pakar Dan akademisi. Jadi HARAP maklum apabila BANYAK dijumpai Program penanggulangan kemiskinan Yang Dibuat digulirkan pemerintah MEDIA NUSANTARA membuahkan Hasil Yang diharapkan KARENA sejak Mutasi dirancang berdasarkan Informasi Yang MEDIA NUSANTARA komprehensif Dan sampai dengan tanggal . Simak Saja berapa BANYAK beras murah Dan Minyak Tanah bersubsidi Yang dialokasikan pemerintah kepada penduduk Miskin menjadi sasaran salat Dan dinikmati Kelompok non-Miskin bahkan MEDIA NUSANTARA sedikit ditemukan KASUS-KASUS penyimpangan ( moral hazard ) Yang dilakukan oknum-oknum Dibuat pelaksana Dan anggota Masyarakat.Kegagalan Program Suami seyogyanya harus MEDIA NUSANTARA ditimpakan sepenuhnya kepada aparat Yang bertugas di Lapangan, namun harus dipandang sebagai suatu kegagalan sistim ( kegagalan kebijakan ) secara keseluruhan melibatkan para pengambil keputusan di tingkat pemerintah Pusat Yang merancang kebijakan Atas ditempatkan dan Informasi Yang MEDIA NUSANTARA handal .
Belajar bahasa Dari pengalaman Yang Lalu saling melengkapi jaring pengaman sosial masyarakat (JPS), Program Raskin, dll tangguhan sudah saatnya * Bagi pemerintah untuk segera memikirkan Dan merancang suatu sistim Informasi tentang kemiskinan (SIMISKIN) Yang komprehensif sebagai Bagian tidak bahasa Dari kebijakan pendidikan nasional dalam menanggulangi masalah kemiskinan, termasuk pula perumusan kriteria kemiskinan Yang Mencari Google Artikel Baru sesuai kondisi Dan situasi Ekonomi, geografi, sisial Dan sector Serta Politik Indonesia. Idealnya SIMISKIN tersebut terintegrasi Mencari Google Artikel sistim Informasi kependudukan atau sistim OTHER sisial pendidikan nasional (apabila suatu saat nanti diimplementasikan) Yang menampilkan Informasi Lengkap tentang profil individu atau Rumah Tangga Miskin secara Lengkap sehingga relatif yang lebih Siaran dan hiburan dimonitor Dan dievaluasi statusnya Yang bersangkutan bahasa Dari Terbalik-ke Terbalik.
Satu Hal Yang MEDIA NUSANTARA kalah penting adalah ketersedian Informasi Yang akurat Dan yang up to date tentang penduduk Miskin dapat digunakan Oleh Lembaga KEUANGAN mikro Dan perbankan mikro untuk mengembangkan Pasar Dan memperluas jangkauan pelayanan Produk Dan Jasa KEUANGAN kepada Saudara-saudara kitd sehingga mereka mempunyai AKSES terhadap modal (fasilitas kredit ) untuk berusaha Dan instrumen untuk menabung SISA pendapatan dalam rangka memperbaiki Taraf kesejahteraan Keluarga mereka.
M.IN_Melbourne

Selasa, 01 Mei 2012

Dari Kepulauan Sapeken, Memajukan Pendidikan Nasional

Pendidikan Berbasis Kepulauan Terpencil (Sapeken)
Dari segi sistem, pendidikan di Indonesia lebih dikenal dengan sistem pendidikan nasional yang berisi penyeragaman, baik dari segi kurikulum, model, tenaga didik maupun tata aturannya. Kalaupun telah terjadi beberapa perubahan, misalnya dengan memasukkan muatan lokal kedalam kurikulum, itu belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi pendidikan kita, yaitu pembentukan kualitas peserta didik dalam bidang keilmuan, kerohanian, dan mentalitas. Di sisi lain, model penyeragaman berstandar nasional yang ditentukan dari pusat belum melihat adanya perbedaan tingkat pemahaman peserta didik akibat adanya keberjarakan letak geografis dan juga akses informasi pengetahuan.
Akibatnya, para peserta didik yang berada di suatu daerah ‘terpencil' mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi dan akses pengetahuan, sedangkan peserta didik yang berada di pusat-pusat kota semakin jauh berlari di depan dengan setumpuk pengetahuan berada di kantung pemikirannya. Jika di masa lalu orang-orang banyak mengatakan bahwa tempat terpencil dan orang miskin bisa saja bersaing dengan mereka yang berada di kota dan anak-anak orang kaya, tetapi di masa kini kenangan tersebut telah menjadi mitos.
Hal ini disebabkan oleh tuntutan dunia informasi yang semakin cepat di mana standar kualitas pendidikan secara intelektual sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan peserta didik menyerap informasi yang semakin mengglobal itu.
Ketimpangan Pendidikan
Jawa Timur juga menghadapi permasalahan kesenjangan kualitas pendidikan penduduk antar kabupaten/kota. Persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (lulus perguruan tinggi) pada masing-masing kabupaten/kota sangat kecil, yakni di bawah 10%. Penduduk yang berpendidikan tinggi berada di wilayah-wilayah Kota Jawa Timur seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun dan Kota Mojokerto ditambah Kabupaten Sidoarjo dengan persentase masing-masing di atas 5%. Sementara, di kabupaten-kabupaten wilayah pantai utara dan semua kabupaten di wilayah tapal-kuda (termasuk Madura) kecuali Kabupaten Sidoarjo, persentase penduduk yang berpendidikan tinggi relatif kecil, yakni di bawah 2%. Suryadharma (2003).
Disparitas dalam dunia pendidikan ini juga terefleksi dari persentase angka buta huruf pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Persentase angka buta huruf pada wilayah-wilayah Kota di Jawa Timur plus Kabupaten Sidoarjo tergolong rendah dibandingkan dengan daerah belahan lain di Jawa Timur, yaitu dengan persentase di bawah 6%. Sementara di Wilayah Madura dan kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Timur bagian timur (Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan sebagainya) persentase angka buta hurufnya tergolong tinggi (di atas 20%, bahkan ada yang mencapai lebih dari 35%). Suryadharma (2003).
Selain itu, potret disparitas dalam dunia pendidikan kita juga dapat dicermati dari angka partisipasi, baik angka partisipasi murni (APM) maupun angka partisipasi kasar (APK). APM pada beberapa daerah (kota) ada yang mencapai angka lebih dari 60, sementara APM pada beberapa daerah lainnya hanya berada pada kisaran 10. Untuk APK, pada beberapa daerah bahkan mencapai angka lebih dari 200, sedangkan beberapa daerah lain berada di bawah angka 20. Tak berbeda dengan uraian sebelumnya, APM dan APK yang tinggi umumnya berada di wilayah Kota-Kota, sementara di Wilayah Madura dan kabupaten-kabupaten wilayah Jawa Timur bagian timur (Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan sebagainya) ber-APM dan APK rendah. Suryadharma (2003).
Fakta di atas mendeskripsikan bahwa sebenarnya program-program pembangunan pendidikan tidak saja menyangkut problem perbaikan kualitas namun juga problem pemerataan atau setidak-tidaknya pengeliminasian disparitas. Program-program pembangunan pada sektor pendidikan seharusnya diarahkan tidak saja untuk memenuhi target peningkatan kualitas, namun yang tak kalah penting adalah "membangun rasa keadilan" dalam mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan.
Problema pemerataan inilah sebenarnya yang menjadi pemicu utama arus urbanisasi, masalah klasik yang belum terselesaikan hingga kini. Penduduk yang kurang mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebih baik pada suatu daerah yang ditempati akan terstimulan untuk berpindah menuju daerah yang di rasa lebih memberi harapan. Selesai menamatkan pendidikan tinggi, tentunya kemudian mereka memilih pula profesi yang lebih baik, setara jenjang pendidikan tinggi yang mereka miliki. Di kota-kota besar, umumnya lebih banyak terdapat pilihan profesi menjanjikan dibandingkan dengan kota kecil ataupun daerah pinggiran. Atas dasar inilah, para migran pada akhirnya memilih menetap di kota-kota besar dan menciptakan konsentrasi penduduk. Selain faktor pendidikan dan profesi yang dirasa lebih menjanjikan, migrasi juga distimulasi oleh faktor-faktor lain seperti kurang memadainya sarana dan prasarana di wilayah asal.
Sumenep dan Pendidikan Berbasis kepulauan
Awalnya, dengan adanya Otonomi Daerah maka penyebaran pendidikan bisa dilakukan dengan baik karena standar kemampuan pendidikan tidak lagi merujuk pada standar nasional. Tetapi, kenyataan itu menjadi sangat lain karena sampai saat ini mutu pendidikan masih harus merujuk pada standar mutu pendidikan berskala nasional dengan salah satu ukurannya adalah Ujian Nasional (UN). Mungkin, bagi kota-kota besar yang mudah melakukan akses informasi pengetahuan dan mendapatkan fasilitas yang cukup, maka standar tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi jika menengok ke berbagai daerah, di mana fasilitas pendukung pendidikan (guru, perpustakaan, gedung sekolah, internet, bahan ajar) masih minimal, maka hampir pasti mengalami ketertinggalan
Di sisi lain, ukuran kemampuan intelektualitas peserta didik juga hanya didasarkan pada penyerapan ilmu pengetahuan umum melalui keberhasilan menjawab soal-soal ujian. Sehingga penajaman kualitas pendidikan dari segi mental dan spiritual kerapkali terabaikan. Fungsi pendidik yang dulu bukan hanya sebagai penyalur pengetahuan umum melainkan juga pendorong leburnya nilai-nilai spiritual dan mental kini mulai pudar karena peserta didik selalu merasa tertuntut untuk mengejar standar kualitas berskala nasional itu.
Sumenep merupakan kabupaten kepulauan, sehingga dengan sistem pendidikan yang masih berpusat di kota-kota besar maka sampai kapanpun akan sulit mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan. Kalaupun standar mutu pendidikan berskala nasional itu masih dipertahankan, maka dalam konteks sumenep perlu dilakukan beberapa hal penting sebagai berikut.
1. Pertama, Di masing-masing pulau harus dibuat titik-titik pendidikan berkualitas tinggi yang bisa diakses oleh semua pihak. Dengan pembuatan titik-titik pendidikan berkualitas tinggi itu, seluruh masyarakat di pulau tersebut tidak harus mengejar untuk pergi keluar pulau demi mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2. Kedua, di setiap titik-titik pendidikan harus didukung oleh fasilitas yang memadai, mencakup ketersediaan dan penambahan tenaga didik yang mumpuni khusus untuk pelajaran-pelajaran tertentu, gedung sekolah, perpustakaan yang baik, dan juga fasilitas internet yang bisa menjadi pendukung untuk mendapatkan informasi dari seluruh sudut dunia.
3. Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian paradigma pendidikan, tidak hanya berorientasi pada pengejaran kualitas pendidikan berskala nasional melainkan juga berbasis kedaerahan yang berkepulauan. Peserta didik juga harus diperkenalkan secara mendalam pada kondisi dan potensi lingkungannya yang melimpah dan juga plural sehingga akan memupuk kualitas mental dan spiritual peserta didik
4. Keempat, terus diupayakan pelayanan pendidikan yang tidak hanya gratis bagi seluruh masyarakat sumenep, tetapi juga dukungan moral dan kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa depan.

Mengenal Kepulauan Sapeken, Indonesia

 Sapeken, Jawa Timur Indonesia
Sapeken adalah sebuah kecamatan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, ProvinsiJawa Timur, Indonesia. Wilayah ini terletak di bagian paling ujung . Uniknya, penduduk diKepulauan Sapeken ini berbahasa Sulawesi (bahasanya: bahasa Bajau, bahasa Mandar dan sebagian kecil berbahasa Bugis) bukan berbahasa Madura karena dalam sejarahnya orang Sulawesilah yang menemukan kepulauan ini. Begitu juga dengan kultur budaya sangat berbeda dengan budaya Madura, rata-rata suku yang ada di Kepulauan Sapeken (Kecamatan Sapeken) Suku Bajau, suku Mandar dan suku Bugis. Kepulauan Sapeken ini terletak di sebelah utara Bali.
Sulit mengatakan keadaan ekonomi pulau tersebut. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Ditinjau dari segi bentuk rumah mayoritas berbentuk rumah panggung yang kelihatannya bisa dikatakan rumah yang sederhana sekali. Mereka membuat rumah panggung karena dulu pada waktu air laut pasang sampai masuk ke rumah penduduk. Kembali ke masalahekonomi. Bila ditinjau dari segi kepemilikan isi perabotan rumah tanggah, mereka termasuk orang orang yang mampu. Mayoritas mereka mempunayai TV 21 inc, kulkas, Hp yang minimal ada kameranya. Maklum mereka mudah mencari uang tinggal pergi melaut dapat ikan dijual sudah dapat pendapatan. Umumnya mereka pergi ke kota Singaraja karena untuk perjalan hanya dapat ditempuh kira-kira 6 jam. Kalau kira-kira persediaan udah menipis mereka pergi ke laut lagi untuk mencari ikan. Itulah kebiasaan orang-orang Sapeken.
Geografi dan Demografi
Kecamatan Sapeken mempuanyai luas total wilayah 201,88 Km 2 (9,64 % dari luas Kabupaten Sumenep). Jumlah Desa di KecamatanSapeken sebanyak 9 desa antara lain. Selain itu terdapat juga beberapa pulau yang masih masuk wilayah administrasi Kecamatan Sapeken. Jumlah pulau terdiri dari 53 terdiri dari 21 pulau berpenghuni, 32 pulau tidak berpenghuni.
Kecamatan Sapeken berbatasan dengan laut dan kecamatan lain. Pada sisi sebelah utara dibatasi oleh Laut Kalimantan, sebelah selatandibatasi Laut Bali, sebelah timur dibatasi oleh Laut Sulawesi, sebelah barat dibatasi oleh Laut Jawa.
Jumlah penduduk Kecamatan Sapeken secara keseluruhan berjumlah 37.765 jiwa (Bappeda Kab. Sumenep, 2003). Komposisi pendudukKecamatan Sapeken terdiri dari laki-laki sebanyak 18.677 jiwa (49,46 %) dan perempuan 19.088 jiwa (50,54 %). Rasio jenis kelamin sebesar 97,85 % dengan kepadatan penduduk sebanyak 187,06 jiwa/Km 2.
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana perhubungan berupa jalan, darmaga, dan sarana angkutan. Panjang jalan darat secara keseluruhan sepanjang 39,341 Km dengan kondisi jalan rusak 9,53 %. Sarana angkutan darat bermotor terdiri dari sepeda motor, odong-odong dan tidak bermotor terdiri daribecak dan sepeda. Sarana lain yang terdapat di Kecamatan Sapeken adalah darmaga/pelabuhan terdapat di Desa Sapeken, Pegerungan Kecil dan Pagerungan Besar, Sabunten, Paliat, Sasiil, Sepanjang dan Sakala. Selain itu juga terdapat air port (bandara) yang terdapat diPangerungan Besar.
Penerangan listrik di Kecamatan Sapeken sebagian besar sudah menggunakan PLN. Jumlah RT yang memakai PLN sebanyak 1.029 RT terdapat di sebagian besar desa dan non PLN sebanyak 309 RT terdapat di Desa Pagerungan Kecil dan Pagerungan Besar. Saranakomunikasi juga tersedia cukup lengkap antara lain kantor pos 1 unit, telkom 1 unit, Telkomsel, Indosat dan XL.
Sarana air bersih di Kecamatan Sapeken sangat mengandalkan air sumur. Seluruh desa sebanyak 9 RT memanfaatkan air sumur sebagai sumber air bersih. Untuk aktivitas perdagangan Kecamatan Sapeken dilengkapi dengan pasar desa. Sedangkan untuk pengembangansumberdaya manusia, Kecamatan Sapeken dilengkapi dengan sarana pendidikan yang cukup lengkap. Hal itu tercermin dari ketersediaansarana pendidikan yang cukup merata pada semua level pendidikan. Jumlah Taman Kanak Kanak sebanyak 19 unit, Sekolah Dasarsebanyak 32 unit, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 30 unit, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 unit, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 unit, dan Madrasah Aliyah sebanyak 1 unit, Sekolah Menengah Umum 1 unit dan Perguruan Tinggi 1 Unit.
Sarana kesehatan di Kecamatan Sapeken terdiri dari Puskesmas, Puskesmas pembantu dan BKIA/Polindes. Puskesmas berjumlah 1 unit terdapat di Desa Sapeken. Sedangkan puskesmas pembantu berjumah 5 unit menyebar di beberapa desa. Sedangkan Polindes sebanyak 6 unit terdapat di sebagian besar desa.
Seluruh masyarakat di Kecamatan Sapeken memeluk agama Islam. Sarana ibadah meliputi mesjid sebanyak 31 unit, surau/musholla sebanyak 96 unit. Untuk tata administrasi pemerintahan di kecamatan Sapeken sarana kantor desa baru sebagian kecil ada. Sedangkan sebagai penggerak ekonomi dan keuangan di Kecamatan Sapeken juga sudah teredia lembaga keuangan yaitu koperasi simpan pinjam sebanyak 3 unit.
Perekonomian
Sektor penggerak perekonomian Kecamatan Sapeken meliputi bidang pertanian tanamangan pangan, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan, industri, energi dan pertambangan serta wisata.
Produk-produk pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung dan ubi kayu. Produksi pertanian tanaman pangan masih didominasi oleh jagung, ketela pohon, kacang hijau, kacang tanah dan padi. Bidang kehutanan dan perkebunan terdiri dari kelapa, mente, mangga, pinang, pepaya dan pohon jati. Produk kehutanan dan perkebunan didominasi oleh kelapa. Bidang peternakan terdiri dari sapi, kuda, kambing, ayam dan itik/bebek. Bidang peternakan didominasi oleh sapi. Sedangkan bidang lainnya meliputi bidang industri (industri kecil makanan/minuman, Meubel, kimia dan minyak bumi dan industri kecil tas). Bidang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bidang energi dan pertambangan terdiri dari tambang gas dan minyak bumi/gas alam. Selain itu bidang yang potensial berkontribusi terhadap perekonomian adlaah bidang pariwisata yaitu berupa wisata budaya, alam dan konservasi.
Khusus untuk bidang perikanan , potensi yang dimiliki Kecamatan Sapeken meliputi penangkapan ikan di laut, budidaya, perdagangan dan pengolahan. Hasil penangkapan ikan di laut antara lain ikan karang, ikan hias, layang, kepiting, dan kerang. Usaha penangkapan ikan didukung oleh armada tangkap berupa perahu bermotor 2.399 unit yang terdapat di seluruh desa dan tidak bermotor 1.214 unit .

Selain perikanan tangkap, bidang perikanan lainnya yang cukup berkembang yaitu budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Jenis budidaya perikanan yang terdapat di Kecamatan Sapeken adalah budidaya laut meliputi budidaya rumput laut (Pulau Sapeken), budidaya ikan karang (P. Sapeken, P. Sibatok, P. Saular dan P. Sadulang kecil), budidaya layang (P. Sapeken) dan budidaya mutiara (P. Sepangkur besar dan kecil, P. Sabunten dan P. Paliat). Budidaya laut lainnya yang banyak terdapat di Kecamatan Sapeken adalah Budidaya penyu, budidaya kepiting (P. Sepangkur dan P. Sasil), budiadya mangrove (P. Bangkau) dan Budidaya terumbu karang (P. Saor).
di samping kebayakan masyarakat sapeken nelayan ada sebagian kecil masarakat hidup sebagai petani contohnya dipulau sepanajang,pulau yang paling besar di antara pulau pulau di sapeken yang sekarang di datangi oleh perusahan migas dimana perusahan ini mengambil minyak tanah di kepulawan sepanajang tersebut tetapi tidak menghiraukan kepentingan masrakat setempat,misalnya fasilitas umum seperti jalan raya yang belum diperbaiki dan penerangan yang belum di bangun
Sumberdaya pesisir dan lautan lain yang dimiliki leh Kecamatan Sapeken adalah potenni wisata bahari. Taman laut yang terdapat di Pulau Saor (desa Sapeken) merupakan lokasi yang biasa digunakan untuk olahraga wind surving dan sky air. Selain itu juga terdapat pantai pasir putih yang indah dikelilingi terumbu karang yang terdapat di P. Saor
 Sapeken, Jawa Timur Indonesia
Sapeken adalah sebuah kecamatan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, ProvinsiJawa Timur, Indonesia. Wilayah ini terletak di bagian paling ujung . Uniknya, penduduk diKepulauan Sapeken ini berbahasa Sulawesi (bahasanya: bahasa Bajau, bahasa Mandar dan sebagian kecil berbahasa Bugis) bukan berbahasa Madura karena dalam sejarahnya orang Sulawesilah yang menemukan kepulauan ini. Begitu juga dengan kultur budaya sangat berbeda dengan budaya Madura, rata-rata suku yang ada di Kepulauan Sapeken (Kecamatan Sapeken) Suku Bajau, suku Mandar dan suku Bugis. Kepulauan Sapeken ini terletak di sebelah utara Bali.
Sulit mengatakan keadaan ekonomi pulau tersebut. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Ditinjau dari segi bentuk rumah mayoritas berbentuk rumah panggung yang kelihatannya bisa dikatakan rumah yang sederhana sekali. Mereka membuat rumah panggung karena dulu pada waktu air laut pasang sampai masuk ke rumah penduduk. Kembali ke masalahekonomi. Bila ditinjau dari segi kepemilikan isi perabotan rumah tanggah, mereka termasuk orang orang yang mampu. Mayoritas mereka mempunayai TV 21 inc, kulkas, Hp yang minimal ada kameranya. Maklum mereka mudah mencari uang tinggal pergi melaut dapat ikan dijual sudah dapat pendapatan. Umumnya mereka pergi ke kota Singaraja karena untuk perjalan hanya dapat ditempuh kira-kira 6 jam. Kalau kira-kira persediaan udah menipis mereka pergi ke laut lagi untuk mencari ikan. Itulah kebiasaan orang-orang Sapeken.
Geografi dan Demografi
Kecamatan Sapeken mempuanyai luas total wilayah 201,88 Km 2 (9,64 % dari luas Kabupaten Sumenep). Jumlah Desa di KecamatanSapeken sebanyak 9 desa antara lain. Selain itu terdapat juga beberapa pulau yang masih masuk wilayah administrasi Kecamatan Sapeken. Jumlah pulau terdiri dari 53 terdiri dari 21 pulau berpenghuni, 32 pulau tidak berpenghuni.
Kecamatan Sapeken berbatasan dengan laut dan kecamatan lain. Pada sisi sebelah utara dibatasi oleh Laut Kalimantan, sebelah selatandibatasi Laut Bali, sebelah timur dibatasi oleh Laut Sulawesi, sebelah barat dibatasi oleh Laut Jawa.
Jumlah penduduk Kecamatan Sapeken secara keseluruhan berjumlah 37.765 jiwa (Bappeda Kab. Sumenep, 2003). Komposisi pendudukKecamatan Sapeken terdiri dari laki-laki sebanyak 18.677 jiwa (49,46 %) dan perempuan 19.088 jiwa (50,54 %). Rasio jenis kelamin sebesar 97,85 % dengan kepadatan penduduk sebanyak 187,06 jiwa/Km 2.
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana perhubungan berupa jalan, darmaga, dan sarana angkutan. Panjang jalan darat secara keseluruhan sepanjang 39,341 Km dengan kondisi jalan rusak 9,53 %. Sarana angkutan darat bermotor terdiri dari sepeda motor, odong-odong dan tidak bermotor terdiri daribecak dan sepeda. Sarana lain yang terdapat di Kecamatan Sapeken adalah darmaga/pelabuhan terdapat di Desa Sapeken, Pegerungan Kecil dan Pagerungan Besar, Sabunten, Paliat, Sasiil, Sepanjang dan Sakala. Selain itu juga terdapat air port (bandara) yang terdapat diPangerungan Besar.
Penerangan listrik di Kecamatan Sapeken sebagian besar sudah menggunakan PLN. Jumlah RT yang memakai PLN sebanyak 1.029 RT terdapat di sebagian besar desa dan non PLN sebanyak 309 RT terdapat di Desa Pagerungan Kecil dan Pagerungan Besar. Saranakomunikasi juga tersedia cukup lengkap antara lain kantor pos 1 unit, telkom 1 unit, Telkomsel, Indosat dan XL.
Sarana air bersih di Kecamatan Sapeken sangat mengandalkan air sumur. Seluruh desa sebanyak 9 RT memanfaatkan air sumur sebagai sumber air bersih. Untuk aktivitas perdagangan Kecamatan Sapeken dilengkapi dengan pasar desa. Sedangkan untuk pengembangansumberdaya manusia, Kecamatan Sapeken dilengkapi dengan sarana pendidikan yang cukup lengkap. Hal itu tercermin dari ketersediaansarana pendidikan yang cukup merata pada semua level pendidikan. Jumlah Taman Kanak Kanak sebanyak 19 unit, Sekolah Dasarsebanyak 32 unit, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 30 unit, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 unit, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 unit, dan Madrasah Aliyah sebanyak 1 unit, Sekolah Menengah Umum 1 unit dan Perguruan Tinggi 1 Unit.
Sarana kesehatan di Kecamatan Sapeken terdiri dari Puskesmas, Puskesmas pembantu dan BKIA/Polindes. Puskesmas berjumlah 1 unit terdapat di Desa Sapeken. Sedangkan puskesmas pembantu berjumah 5 unit menyebar di beberapa desa. Sedangkan Polindes sebanyak 6 unit terdapat di sebagian besar desa.
Seluruh masyarakat di Kecamatan Sapeken memeluk agama Islam. Sarana ibadah meliputi mesjid sebanyak 31 unit, surau/musholla sebanyak 96 unit. Untuk tata administrasi pemerintahan di kecamatan Sapeken sarana kantor desa baru sebagian kecil ada. Sedangkan sebagai penggerak ekonomi dan keuangan di Kecamatan Sapeken juga sudah teredia lembaga keuangan yaitu koperasi simpan pinjam sebanyak 3 unit.
Perekonomian
Sektor penggerak perekonomian Kecamatan Sapeken meliputi bidang pertanian tanamangan pangan, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan, industri, energi dan pertambangan serta wisata.
Produk-produk pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung dan ubi kayu. Produksi pertanian tanaman pangan masih didominasi oleh jagung, ketela pohon, kacang hijau, kacang tanah dan padi. Bidang kehutanan dan perkebunan terdiri dari kelapa, mente, mangga, pinang, pepaya dan pohon jati. Produk kehutanan dan perkebunan didominasi oleh kelapa. Bidang peternakan terdiri dari sapi, kuda, kambing, ayam dan itik/bebek. Bidang peternakan didominasi oleh sapi. Sedangkan bidang lainnya meliputi bidang industri (industri kecil makanan/minuman, Meubel, kimia dan minyak bumi dan industri kecil tas). Bidang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bidang energi dan pertambangan terdiri dari tambang gas dan minyak bumi/gas alam. Selain itu bidang yang potensial berkontribusi terhadap perekonomian adlaah bidang pariwisata yaitu berupa wisata budaya, alam dan konservasi.
Khusus untuk bidang perikanan , potensi yang dimiliki Kecamatan Sapeken meliputi penangkapan ikan di laut, budidaya, perdagangan dan pengolahan. Hasil penangkapan ikan di laut antara lain ikan karang, ikan hias, layang, kepiting, dan kerang. Usaha penangkapan ikan didukung oleh armada tangkap berupa perahu bermotor 2.399 unit yang terdapat di seluruh desa dan tidak bermotor 1.214 unit .

Selain perikanan tangkap, bidang perikanan lainnya yang cukup berkembang yaitu budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Jenis budidaya perikanan yang terdapat di Kecamatan Sapeken adalah budidaya laut meliputi budidaya rumput laut (Pulau Sapeken), budidaya ikan karang (P. Sapeken, P. Sibatok, P. Saular dan P. Sadulang kecil), budidaya layang (P. Sapeken) dan budidaya mutiara (P. Sepangkur besar dan kecil, P. Sabunten dan P. Paliat). Budidaya laut lainnya yang banyak terdapat di Kecamatan Sapeken adalah Budidaya penyu, budidaya kepiting (P. Sepangkur dan P. Sasil), budiadya mangrove (P. Bangkau) dan Budidaya terumbu karang (P. Saor).
di samping kebayakan masyarakat sapeken nelayan ada sebagian kecil masarakat hidup sebagai petani contohnya dipulau sepanajang,pulau yang paling besar di antara pulau pulau di sapeken yang sekarang di datangi oleh perusahan migas dimana perusahan ini mengambil minyak tanah di kepulawan sepanajang tersebut tetapi tidak menghiraukan kepentingan masrakat setempat,misalnya fasilitas umum seperti jalan raya yang belum diperbaiki dan penerangan yang belum di bangun
Sumberdaya pesisir dan lautan lain yang dimiliki leh Kecamatan Sapeken adalah potenni wisata bahari. Taman laut yang terdapat di Pulau Saor (desa Sapeken) merupakan lokasi yang biasa digunakan untuk olahraga wind surving dan sky air. Selain itu juga terdapat pantai pasir putih yang indah dikelilingi terumbu karang yang terdapat di P. Saor